Jenis Pelayanan : Permohonan Bantuan Sosial

Dasar Hukum :

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Persyaratan :  

• Fotocopy KTP dan KK pemohon;
• Surat permohonan (dibuat sendiri/ahli waris/Kelurahan);
• Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan;
• Surat keterangan dari Rumah Sakit (khusus tuna rungu);
• Foto seluruh badan;

Prosedur : 

1. Mengajukan surat permohonan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Sosial disertai proposal;
2. Dinas Sosial menerima disposisi dari Walikota;
3. Petugas melakukan rekapilasi, verifikasi, dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat;
4. Menyusun rekapitulasi hasil evaluasi, monitoring, dan verifikasi calon penerima manfaat;
5. Petugas menyusun berita acara penetapan calon penerima bantuan yang disetujui oleh Kepala Dinas;
6. Berita acara penetapan tersebut diserahkan ke Walikota;
7. Kemudian Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
8. Penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat.

Waktu Pelayanan : 1 (satu) bulan

Biaya/Tarif : Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk : Berita Acara data calon penerima manfaat

Pengaduan : Via telepon/SMS/WA atau langsung datang ke kantor Dinas Sosial.