Pemerintah Kota Bima Salurkan PKH Daerah Tahun 2026 untuk 1.200 Keluarga Penerima Manfaat
Dinsos Kota Bima -- Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026 kepada 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan sosial yang merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kota Bima dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut secara resmi diluncurkan melalui pencairan perdana yang berlangsung di kawasan utara Alun-alun Lapangan Serasuba, Kamis (11/06/26).
Peluncuran program dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Sekretaris Daerah Kota Bima, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala perangkat daerah, Camat, Lurah, serta pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyalur bantuan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memperluas cakupan penerima manfaat PKH Daerah pada tahun mendatang. Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, jumlah penerima bantuan akan ditambah sekitar 800 keluarga sehingga total penerima dapat mencapai 2.000 keluarga.
“Pemerintah ingin memastikan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini. Kami akan terus berupaya memperluas jangkauan bantuan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan,” ujar Wali Kota.
Program PKH Daerah disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sasaran program meliputi warga kategori desil 1 hingga desil 5, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang melalui usulan masyarakat di tingkat kelurahan, verifikasi lapangan, hingga validasi data oleh Dinas Sosial. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pada tahun 2026, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan setiap triwulan melalui sistem perbankan. Pemerintah Kota Bima menggandeng BRI sebagai mitra penyalur guna menjamin proses pencairan bantuan berlangsung aman, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima menyerahkan secara simbolis buku tabungan dan bantuan kepada lima orang perwakilan penerima manfaat sebagai tanda dimulainya penyaluran PKH Daerah Tahun 2026.
Wali Kota Bima juga mengingatkan para penerima manfaat agar bantuan yang diterima digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga, seperti pendidikan anak, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, bantuan sosial merupakan instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong kemandirian masyarakat.
“Bantuan ini harus menjadi penyangga ekonomi rumah tangga sekaligus langkah menuju kehidupan yang lebih mandiri,” tegasnya.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Bima berharap PKH Daerah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Bima. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, pendamping sosial, dan masyarakat, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Setelah peluncuran perdana, penyaluran bantuan dilaksanakan selama tiga hari melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bima dan dipusatkan di kantor BRI Unit Penatoi /Lewirato. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan guna memastikan pelayanan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.
Adapun jadwal penyaluran bantuan sebagai berikut:
- Kamis, 11 Juni 2026 untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Rasanae Barat.
- Sabtu, 13 Juni 2026 untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota.
- Minggu, 14 Juni 2026 untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba.
Sumber Berita: https://kominfotik.bimakota.go.id/web/detail-berita/3674/wali-kota-bima-siapkan-perluasan-pkh-daerah-penerima-ditargetkan-naik-jadi-2000-keluarga-pada-2027