DINAS, KOTA BIMA -- Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Selenggarakan Rapat penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah (OPD dan Pokja) Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Ketangguhan Bencana Banjir (9-11/11). Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Bappeda Kota Bima, diwakili oleh Sekretaris Bappeda, Aris Rosman Efendy, S.T., M.T., M.Sc. dan JF Perencana Muda, Bambang Setiawan S.T., M.T., Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana, S.Sos., Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Gufran, S.Pd., M.Pd., dan Kabid. SDA PUPR Kota Bima.

 

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restu Adi Daud, M.Sc., ini juga turut diikuti oleh lima perwakilan dari Pemerintah Daerah Lokus Program NUFRED diantaranya (Manado, Banjarmasin, Medan, Semarang, dan Kota Bima). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi instansi/lembaga daerah yang akan terlibat secara langsung dalam upaya pengurangan risiko banjir perkotaan, serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan peran dan fungsi dari Instansi (Lembaga Daerah).

 

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Direktur Sumberdaya Air Kementerian PPN/Bappenas, Direktur singkronisasi urusan Pemerintah Daerah ll, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR, Direktur Pengendalian Pemanfaatan ruang Kementerian ATR/BPN, serta NUFReD World Bank.

 

Dalam sesi pemaparan ini, Sekretaris Bappeda Kota Bima mendapat kepercayaan dari penyelenggara untuk menjadi moderator dalam sesi 1 dan 2. Dalam acara ini juga dilakukan identifikasi kegiatan yang pendanaanya bersumber dari NUFReD Bank Dunia, sesuai usulan dari Kota Bima, akan dilaksanakan dalam dua tahap khusus untuk pendekatan struktural yaitu; 1. Pembangunan Pengendali Banjir Drainase primer Kota Bima, dengan pagu anggaran Rp257.553.779.000,- Tahap kedua dengan pagu anggaran Rp208.000.000.000,- dengan rincian kegiatan yaitu, pembangunan kolam Retensi Taman Ria dan Amahami sebesar Rp17.000.000.000,- dan penguatan tebing sungai Lanco dan Sungai Ntobo sebesar Rp191.000.000.000,-. Tahap ketiga pada anggaran total pagu sebesar Rp471.000.000.000,- dengan rincian kegiatan, penguatan tebing sungai TE, Sungai Na'e dan Sungai Tambe sebesar Rp403.000.000.000,- serta pembangunan kolam retensi Sungai Padolo, Dodu, dan Nungga, senilai Rp68.000.000.000,-.

 

Berkaitan dengan rencana investasi paket struktural tersebut, Pemerintah Daerah segera melakukan persiapan pembebasan lahan, tahap kedua dan tahap ketiga berdasarkan hasil LARAP yang sudah disusun oleh BWS-NT 1.

 

Pada akhir sesi pertemuan dilakukan penandatanganan Berita Acara, antara pihak perwakilan Ditjen Bina Mangda, bersama dengan perwakilan masing-masing 5 (lima) Kota mengenai wadah untuk memperkuat aspek perencanaan, kebijakan, dan regulasi monitoring, dan Evaluasi partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan maupun Rencana tindak lanjut pendekatan Non Struktural, dari pelaksanaan peningkatan kebijakan Nasional untuk ketangguhan daerah perkotaan terhadap banjir pada lima kota terpilih yang hadir dalam Forum ini.

 

Sumber berita: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094671830932

Editor: Nn