DINSOS, MATARAM -- Dinas Sosial Kota Bima melalui Kepala Bidang Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (PFM-PKS), Syahrimudin, S.T. menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Mataram (6/6).

Rakor ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan narasumber Kepala Bappeda Provinsi NTB dan Kepala BPS Provinsi NTB

Rakor TKPKD Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dengan tema "Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat" ini dihadiri oleh lebih dari seratus unsur dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTB. Mulai dari pimpinan seluruh perangkat daerah tingkat Provinsi, pimpinan-pimpinan BUMN, ketua perkumpulan semua agama, sedangkan unsur Kabupaten/Kota terdiri dari Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Disdukcapil.

Dalam kerangka acuan kerja dijelaskan bahwa angka kemiskinan di Provinsi NTB pada bulan September 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,82 persen. Ada kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,14 persen poin terhadap Maret 2022.

Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan tidak akan pernah selesai dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak lainnya apabila tidak didukung oleh masyarakat miskin itu sendiri. Perlu adanya terobosan dan inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mendorong terjadinya perubahan kultur masyarakat, dari yang memiskinkan menjadi tidak memiskinkan, adalah dengan pendekatan pembelajaran penyadaran kritis untuk menangkal makin terjerumusnya masyarakat ke dalam dasar pemikiran, seperti miskin dianggap nasib, orang miskin perlu terus-menerus disantuni, kemiskinan sebagai akibat perbuatan orang lain, atau mencari uang semata untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk perbaikan ekonomi jangka panjang (investasi).

Salah satu strategi pendekatan untuk mendorong terjadinya perubahan menuju masyarakat berdaya dilakukan dengan cara mengajak masyarakat miskin untuk mengenal dan menggali nilai-nilai kemanusiaan, mengenali masalah dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses identifikasi kebutuhan.

Program-program bantuan perekonomian yang digulirkan pemerintah seharusnya bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat. Jadi, ketika masyarakat menerima bantuan dari pemerintah, itu bukan lagi dipandang sekadar bantuan sosial, tetapi seharusnya sebagai dana pinjaman yang digunakan untuk berkarya. Melalui Rakor ini diharapkan stakeholder terkait mampu memberikan edukasi terhadap mindset perubahan masyarakat miskin melalui pendekatan sosial dalam upaya akselerasi penanggulangan kemiskinan di NTB. [nn]